SMEs Business Legality Assistance  Through Digital Platform

Abdurrahman Hakim; Nanang  Suryadi

Authors

Abdurrahman Hakim, Univerisitas Brawijaya, Indonesia
Nanang Suryadi, Universitas Brawijaya, Indonesia

Keywords:

Kualitas Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat, Workshop

Abstract

Legalitas merupakan pintu masuk bagi sebuah usaha untuk dapat mengakses berbagai kesempatan yang lebih besar. Pemerintah melalui UU Ciptaker berkomitmen memberi kamudahan dalam perijinan usaha khussunya bagi UMKM. Kemdahan tersebut diwujudkan dalam aplikasi Online Single Submission (OSS). Untuk meningkatkan kemudahan akses kepada pengusaha pemula dan UMKM maka perlu keterlibatan berbagai pihak. Kegiatan pengabdian ini diwujudkan dalam platform digital dalam bentuk website untuk memberi layanan bantuan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM. Hasil dari platform sangat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya pada pembuatan legalitas usaha. Terdapat 130 UMKM yang berhasil diterbitkan NIB pada pelaksanaan pengabdian ini

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albury, D. (2010). Fostering Innovation in Public Services Fostering Innovation in Public Services. Public Money & Management, 25(1), 51–56.

Dwiyanto, Agus, 2010. Manajemen Pelayanan Publik: (Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif), Jogjakarta: Gadjah Mada Universiti Prees.

Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik, Malang: Rajawali Pers.

Hesti, Puspitosari, 2011. Filosofi Pelayanan Publik. Setara Press (kelompok INTRANS publishing).

Ishak, N., Hasibuan, R. R., and Arbani, T. S. 2020. “Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System.” BESTUUR 8 (1): 19-26. https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922

Lanin, D., & Hermanto, N. (2018). The effect of service quality toward public satisfaction and public trust on local government in Indonesia. International Journal of Social Economics, 46(3), 377–392. https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0151

Naibaho,sR. E. I. 2017. “Evaluation of Bureaucracy Reform Program at State Personnel Agency.” International Journal of Human Capital Management 1 (2): 136–45. http://dx.doi.org/10.21009/IJHCM.012.15

Ombudsman, P. (2017). Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Umar, A. 2019. “One-Stop Service Policy as a Bureaucratic Reform in Indonesia.” Academy of Strategic Management Journal 18 (2): 1–12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.