P Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender   Kota Salatiga

Indra  Kertati; Setyohadi  Pratomo; Rahmad  Purwanto Widyastomo

doi:10.55338/jpkmn.v4i2.1133

Authors

Indra Kertati, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia, Indonesia
Setyohadi Pratomo, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia, Indonesia
Rahmad Purwanto Widyastomo, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133

Keywords:

Gender, PPRG, GAP, GBS, Partisipasi, POD

Abstract

Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan isu-isu gender yang berkembang di wilayahnya. PPRG tidak bertentangan dengan perencanaan penganggaran regular, bahkan menjadi bagian penting dengan masuknya isu gender dalam proses tersebut. Kota Salatiga merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang concern dengan PPRG. Disadari sepenuhnya PPRG merupakan proses yang lebih rumit dibandingkan dengan dengan proses perencanaan regular, karena selain harus memasukan unsur isu gender juga harus melandasi dengan data pilah gender. Sisi lain data pilah gender belum sepenuhnya dimiliki oleh Perangkat Daerah, sehingga dalam merumuskan isu gender ditemui kesulitan. Oleh karena itulah diperlukan pendampingan untuk membantu perangkat daerah menyusun dokumen PPRG ini. Tujuan pendampingan ini adalah untuk membantu ASN dalam menyusun dokumen PPRG sesuai dengan urusan yang diemban oleh Perangkat Daerah. Hasil pendampingan ini adalah tersusunnya Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budged Statement sebagai ouput dari PPRG. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didampingi sebanyak 35 dengan peserta sebanyak 70 orang. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah andragogi atau Pembelajaran Orang Dewasa (POD) dan praktek langsung menyusun dokumen PPRG

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andriany, D., HASIBUAN, L. S., & Rahayu, S. E. (2018). Pengembangan model pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Medan untuk memperbaiki taraf hidup. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Astuti, P. (2016). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013. Politika, 35.

Biduri, S., & Dewi, S. R. (2022). The Urgency of Implementing Gender Responsive Budgets in Local Governments (Study in Sidoarjo Regency). Procedia of Social Sciences and Humanities, 3, 1394–1403.

Eagly, A. H., & Wood, W. (2013). The nature–nurture debates: 25 years of challenges in understanding the psychology of gender. Perspectives on Psychological Science, 8(3), 340–357.

Elson, D., & Sharp, R. (2010). Gender-responsive budgeting and women’s poverty. Edward Elgar London.

Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Development Policy and Management Review (DPMR), 57–67.

Khotimah, D. R. K. (2022). SDGs Achievement on Social Pillars: A Spatiotemporal Analysis of Education Participation in Indonesia for the 2015 to 2021 Period. Jurnal Educative: Journal of Educational Studies, 7(1), 79–96.

Khuza’i, M. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, 11(1), 102–118.

Laily, E. I. N., & Imro’atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(2), 186–190.

Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy. Cogent Education, 5(1), 1496643.

Lumbantobing, S. L., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. PERSPEKTIF, 11(4), 1546–1558.

Pusadan, S. (2017). Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 5(2).

Rifkin, S. B. (1986). Lessons from community participation in health programmes. Health Policy and Planning, 1(3), 240–249.

Sethuraman, S. V. (1998). Gender, informality and poverty: A global review. Gender Bias in Female Informal Employment and Incomes in Developing Countries.

Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 64–72.