Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi Pada Provinsi Banten

Inda Meyllya Putri; Michael Iken Bonar Anju Sibagariang; Nabila Arinov Mey; Pradino Kusumo; Rince Monica Hutagalung; Rizky Adi Mahendra; Wisnu Yuwono

Authors

Inda Meyllya Putri, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Michael Iken Bonar Anju Sibagariang, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Nabila Arinov Mey, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Pradino Kusumo, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Rince Monica Hutagalung, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Rizky Adi Mahendra, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Wisnu Yuwono, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi. Melakukan penelitian terkait tingkat pengangguran pada Provinsi Banten. Metode penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif yaitu data dalam bentuk numerik (angka), metode pengambilan data serta analisis yang dipergunakan yaitu metode Analisis Data Sekunder (ADS). Adapun hasil dari penelitian ini ialah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka pengangguran melalui kebijakan fiskal dengan pemanfaatan pajak seperti mengembangkan UMKM dan mengoptimalkan penurunkan tarif pajaknya, meningkatkan efektivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memperluas sektor wisata dan akomodasi hotel, dan mengoptimalkan balai pelatihan kerja.

Kata Kunci:

Infasi

Pengangguran

Kebijakan Fiskal

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amalin, R. L., & Panorama, M. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Tingkat Inflasi (Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman, Tembakau dan Kesehatan Periode 2010-2020). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2), 73–84. http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/jebi/article/view/1027/947

Anggela, N. L. (2022, March 23). Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Berdampak ke Inflasi, Ekonom Sarankan Langkah Ini. Bisnis.Com. https://m.bisnis.com/amp/read/20220323/9/1514009/kenaikan-tarif-ppn-11-persen-berdampak-ke-inflasi-ekonom-sarankan-langkah-ini

Avery, R. K. (2006). Quantitative Methods in Broadcast History. In Methods of Historical Analysis in Electronic Media (pp. 167–183).

BKPM. (2021). Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia. Kementerian Investasi/BKPM. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia

BPK Banten. (2018). WH Ungkap Tiga Faktor Penyebab Tingginya Pengangguran di Provinsi Banten. In Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Catatan-Berita-WH-Ungkap-Tiga-Faktor-Penyebab-Tingginya-Pengangguran-di-Provinsi-Banten.pdf

BPS. (2022). Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,83 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html

BPS Banten. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten Bulan Februari 2020 Sebesar 8,01 Persen. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/531/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--banten-bulan-februari-2020-sebesar-8-01-persen.html

BPS Banten. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,98 persen. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/633/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-8-98-persen.html

BPS Banten. (2022a). Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa), 2020-2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/indicator/12/46/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html

BPS Banten. (2022b). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2019-2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html

BPS Banten. (2022c). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,09 persen Keadaan Ketenagakerjaan Banten Agustus 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/689/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-8-09-persen-keadaan-ketenagakerjaan-banten-agustus-2022.html

Dewi, R. K. (2022, April 14). Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Ada 2.700 Lowongan Kerja, Ini Cara Daftarnya. Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/060000165/rekrutmen-bersama-bumn-2022-ada-2700-lowongan-kerja-ini-cara-daftarnya?page=all

Disnaker. (2021). Penetapan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2022. Disnaker Semarang. https://disnaker.semarangkota.go.id/user/detail_berita/9

Disnakertrans. (2022). Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022. Disnakertrans.

Fitriya, F. (2022, August 15). Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan PPN 11 Persen. Klikpajak. https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/

Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2010 – 2016. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5(01), 92–119. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86

Ilyas, F. (2021). Analisis Swot Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Terhadap Dampak Ekonomi Di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. Jurnal Akrab Juara, 6(3), 190–198. https://doi.org/https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1559

Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1), 102–118. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i1.1165

Karnadi, A. (2022, April 13). Banyak Dipangkas, Berapa BUMN yang Tersisa hingga Maret 2022? DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/banyak-dipangkas-berapa-bumn-yang-tersisa-hingga-maret-2022

Kemendag. (2017). Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Nomor 57/M-Dag/PER/8/2017). Menteri Perdagangan Republik Indonesia. https://ews.kemendag.go.id/file/policy/Permendag 57_2017.pdf

Kominfo. (2020). Menko Luhut: Sektor Pariwisata Mulai Bergeliat. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/28044/menko-luhut-sektor-pariwisata-mulai-bergeliat/0/berita

Limanseto, H. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia

Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). The Government’s Fiscal Policy Strategy to Improve The Economy of Indonesia in The Covid-19 Pandemic Period. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(2), 193–204. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

Moegiarso, S. (2022). Upaya Pengendalian Inflasi, Melalui Sinergi Pusat - Daerah, Menjaga Produksi (Suplai) dan Menanggung Ongkos Transportasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/4587/upaya-pengendalian-inflasi-melalui-sinergi-pusat-daerah-menjaga-produksi-suplai-dan-menanggung-ongkos-transportasi

Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 2(1), 53–61. https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653

Nugroho, S. A. (2019). Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM. Pajakku. https://www.pajakku.com/read/5d493b9f6fd6cc1a05c6cf5c/Mengenal-Tarif-PPh-Final-untuk-UMKM

Sambas. (2022, September 8). Sinergi Penanganan Dampak Inflasi Melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial Sebesar 2% Dana Transfer Umum. Antara Banten. https://banten.antaranews.com/berita/224581/sinergi-penanganan-dampak-inflasi-melalui-belanja-wajib-perlindungan-sosial-sebesar-2-dana-transfer-umum