Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan PPH 21 Di MAN 1 Lamongan
Keywords:
PPh 21 Pelaporan Perhitungan PajakAbstract
Salah satu alasan masyarakat malas membayar pajak adalah karena pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dianggap rumit dan susah. Masalah ini menjadi salah satu indikasi masih banyak masyarakat atau badan usaha yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak. Hal ini menjadikan penghasilan Negara dari sektor pajak masih rendah. Hal ini jika dibiarkan akan menjadi masalah yang semakin besar dari waktu ke waktu jika tidak segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar di Indonesia. Kota kecil di Indonesia juga mengalami hal ini, begitu juga dengan Kota Lamongan. Bahkan tidak jarang ditemukan wajib pajak yang sudah mau membayar pajak ternyata masih saja mengalami kesulitan meskipun sudah beberapa kali melakukan pembayaran pajak. Hal inilah yang mendasari dan melatarbelakangi permasalahan yang diangkat dalam proposal pengadian kepada masyarakat ini. Tujuan pengabdian ini adalah membantu meningkatkan ketrampilan para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dalam membuat laporan pajak dan melakukan pembayaran pajak untuk wajib pajak pribadi. Harapan pengusul dengan adanya pengabdian ini para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dapat memahami kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, memberikan pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak, memberikan update ketentuan baru dalam dunia perpajakan.
Downloads
References
Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap atau pensiunan
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 tentang besarnya PTKP.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Tahun 2008. Perbandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan – Peraturan Pelaksanaannya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. CV.Andi Offset. Yogyakarta
Arifin Zainal. 2014. Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bagus Perkasa Lumajang.
Baguna Nabella L. 2017. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Manado.
Anggraini Dian. 2013. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penytoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)
Yousida Imawati. 2018. Analisis Prosedur dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar
Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012.“ Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)“. Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. “Tax Amnesti“. Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016.
Syairozi, M. I., Aziz, K. F., & Taufiqqurrachman, F. (2022). PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN (Studi Kasus: Terhadap Perusahaan Sektor Percetakan, Periklanan dan Media, Tahun 2016-2020). Jurnal AKTUAL, 20(2).
Syairozi, M. I. (2017). Percepatan Pengurangan Kemiskinan Sektor Pertanian di Kabupaten Malang. In Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama (pp. 145-155).
Wulandari, Tika, dan Suyanto. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan“. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Indah Kuniyawati, Rosdiyati Rosdiyati, Fitri Nurjanah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Similar Articles
- Anselmus Boy Baunsele, Francisco Pinto Oliviera, Evafgia M. Gratya Bare, Adrianus Ketmoen, Hildegardis Missa, Sosialisasi dan Digitalisasi Marketing UMKM Fersita Batako di Desa Baumata, Kabupaten Kupang-NTT , Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara: Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
You may also start an advanced similarity search for this article.
Indah Kuniyawati,
Universitas Islam Lamongan,
Indonesia







