Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara

Canryfay  Lumban Gaol; Janpatar Simamora

doi:10.55338/jumin.v6i2.5221

Authors

Canryfay Lumban Gaol, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
Janpatar Simamora, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5221

Keywords:

Penyuluhan Hukum, Desa Sadar Hukum

Abstract

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, terutama di tingkat desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluhan hukum dalam menciptakan budaya hukum melalui program Desa Sadar Hukum yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penyuluhan hukum dan implementasinya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Sadar Hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya, perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Rekomendasi untuk perbaikan program disampaikan berdasarkan temuan penelitian ini, dengan harapan meningkatkankesadaran hukum di masyarakat desa secra berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agnesia, Resmaya, Mutiara Sirait, Yenny Aman Serah, and Rini Setiawati, ‘Pembentukan Kadarkum PKK Desa Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak’, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5.4 (2024), pp. 755–64, doi:10.33474/jp2m.v5i4.22286

Hastian, Temmy, Yenny Aman Serah, Rini Setiawati, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, and Raymundus Loin, ‘Mewujudkan Desa Sadar Hukum : Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat’, Jurnal Kolaboratif Sains, 7.2 (2023), pp. 995–1008, doi:10.56338/jks.v7i2.4668

Manusia, Asasi, and Republik Indonesia, ‘Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ’, 2008

Mulyani, Basri, and Hairul Maksum, ‘SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR Keyword ’:, Juridica, 2.0376 (2021), pp. 105–15 <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/190/140>

No, Vol, Oktober Tahun, and Herlina Felisita, ‘Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Desa Loa’, 3.4 (2023), pp. 143–49

Nora, Elan, ‘Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat’, Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3.2 (2023), pp. 62–70, doi:10.56393/nomos.v3i2.1488

Soekanto, Soejono, ‘Penelitian Hukum Normatif’, 1.1 (2019)

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah, ‘Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris’, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16.02 (2023), pp. 101–13, doi:10.59582/sh.v16i02.730

Tome, Abdul Hamid, and Weny Almoravid Dungga, ‘Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum’, DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora, 1.1 (2023), pp. 131–44, doi:10.33756/jds.v1i1.19501

Wahyu, Dwi, Ahmad Fauzi, and Sri Wahyuni, ‘Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Relevansi Kriteria Penilaian... Res Publica, 6.2 (2022), pp. 282–97

Widati, Dwi Retno, ‘Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat’, Wicarana, 2.1 (2023), pp. 1–13, doi:10.57123/wicarana.v2i1.33

Yuliasari, Puspa, Idrus Affandi, and Dwi Iman Muthaqin, ‘Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan’, Jurnal Civicus, 19.2 (2019), pp. 39–48