Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng

Authors

  • Ni Ketut Sari Adnyani Universitas Pendidikan Ganesha
  • Dewa Ayu Eka Universitas Pendidikan Ganesha
  • I Wayan Landrawan Universitas Pendidikan Ganesha

DOI:

https://doi.org/10.55338/jumin.v7i1.4814

Keywords:

Buleleng, bersih, berwibawa, e-government, otonomi daerah

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pemerintah daerah dalam menghadapi era revolusi 4.0 melalui penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Orientasi tujuan dari adaptasi perkembangan teknologi dalam dunia pemerintahan, diharapkan dapat mewjudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier. Ditunjang oleh teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi dan wawancara dan teknik analisis data menggunakan teknik interpretasi yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Freidman bahwasannya pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik belum optimal. Hal ini dilihat dari unsur struktur, yaitu kelembagaan yang terpusat dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum terintegrasi secara nasional. Substansi regulasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE belum sepenuhnya diterapkan di masing-masing daerah terutama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ditinjau dari unsur sarana dan prasarana belum memadai mengingat jangkauan infrastruktur TIK seluruh daerah dan seluruh lapirsan masyarakat belum merata. Kendala lainnya, keterbatasan sumberdaya manusia dimana terbatasnya jumlah pegawai ASN dengan kualifikasi teknis TIK. Berdasarkan ketidakefektifan penerapan dari aspek struktur, substansi, kultur serta sarana prasarana penunjang, penting diatur kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelelolaan e-government untuk sinkronisasi data yang terintegrasi mempermudah kinerja pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme birokrasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. Public Service and Governance Journal, 3(01), 81-86.

Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11, 1-8.

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Ugm Press.

Saputra, R., Widiansyah, A., Sitasi, C., & Rahmat, S. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi). Jurnal Humanioran dan Sosial, 21(1), 39-50.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. LN.2018/NO.182, LL Setkab :110 HLM.

Aminudin, N., & Putra, D. A. (2017). Langkah–Langkah Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Pringsewu. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), 3, 59-66.

Muhammad Jabarnur, A. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemenafaatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).

Lia Hutasoit. (2018). KPK Sudah Tangkap 100 Kepala Daerah, Ini Daftar Lengkapnya. Retrieved from IDN Times website: https://www.idntimes.com/news/indonesia/liahutasoit/daftar-lengkap-100-kepala-daerahditangkap-kpk-sejak/full

Saputra, R., Widiansyah, A., Sitasi, C., & Rahmat, S. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi). Jurnal Humanioran dan Sosial, 21(1), 39-50.

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar, 163-280.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

Nolasco, C. A. R., Vaughn, M. S., & Del Carmen, R. V. (2010). Toward a new methodology for legal research in criminal justice. Journal of Criminal Justice Education, 21(1), 1-23.

Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). International Journal of Business, Economics and Law, 4(2).

Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review, 1(1), 68-76.

Adnyani, N. K. S. (2019, January). Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018) (pp. 112-116). Atlantis Press.

Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2019). Internalization of Braya's Amazing Values as A Management of Business Control In Endek Clothing UKM and Klungkung Songket (Case Study Approach). Akrual: Jurnal Akuntansi, 10(2), 145-156.

Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governancedi Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 11(1).

Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama sebagai Reaktualisasi “Jihad Milenial” ERA 4.0. Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama, 1(1), 1-20.

Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(3), 403-422.

Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46(2), 170-181.

Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudrajat, Y. (2024). Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(2), 1954-1965.

Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yudhiantara, I., Hakim, A., Muluk, M. K., & Noor, I. (2019). Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. Universitas Brawijaya.

Qotrunnisa, A. S. (2021). Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kuningan. JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer), 4(3), 187-192.

Indy, R., Waani, F. J., & Kandowangko, N. (2019). Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. HOLISTIK, Journal Of Social and Culture.

Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City. ETTISAL: Journal of Communication, 5(1), 79-89.

Sudipa, I. G. I., Harto, B., Sahusilawane, W., Afriyadi, H., Lestari, S., & Handayani, D. (2023). Teknologi Informasi & SDGs. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Basyarahil, F. A., Astuti, H. M., & Hidayanto, B. C. (2017). Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Berdasarkan ISO/IEC 27001: 2013 pada Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) ITS Surabaya (Doctoral dissertation, Sepuluh Nopember Institute of Technology).

Nando Ahmed, A. A., Ikang, P. A., & Achmad, A. (2022). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang Kabupaten Oku Selatan Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).

Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. PALAR (Pakuan Law review), 3(1).

Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. JUSTICES: Journal of Law, 2(4), 185-201.

PrimaDoc. 4 Permasalahan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dipost Agustus 16, 2023. Diakses Sabtu 16 November 2024. Pukul 23.11 Wita, Url: https://primadoc.id/4-permasalahan-dalam-implementasi-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik/

Putri, N. O. I., & Warsono, H. (2018). Manajemen Electronic Government di Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 7(2), 373-385.

Yahya, A. S., & Setiyono, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. Jurnal Media Birokrasi, 1-22.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 59).

P. sianturi, “Implemenstasi Pemodelan Matematika, Simulasi dan Metode Optimasi untuk Peningkatkan Biogas dengan Penekanan pada Proses Berbasis Adsorpsi”, JuKSIT, vol. 1, no. 2, pp. 53–59, Jun. 2023.

M. Marcelino and R. L. Sianturi, “Prediksi Keadaan Tegangan Sisa Dekat Permukaan untuk Benda Uji yang Dibulatkan Keras Menggunakan Model Nonlinier Berbasis Data”, JuKSIT, vol. 1, no. 2, pp. 49–52, Jun. 2023.

Downloads

Published

2025-01-17

How to Cite

Adnyani, N. K. S., Ayu Eka, D., & Landrawan, I. W. . (2025). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng. Jurnal Media Informatika, 7(1), 41-52. https://doi.org/10.55338/jumin.v7i1.4814