PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILU: PERAN BAWASLU DAN IMPLIKASI PERDATA

Yolivia Gracia Lubis Yolivia; Budiman N.P.D.  Sinaga

doi:10.55338/jumin.v6i3.5707

Authors

Yolivia Gracia Lubis Yolivia Universitas HKBP Nommensen Medan
Budiman N.P.D. Sinaga Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5707

Keywords:

Pemilu, Bawaslu, Penegakan Hukum, Implikasi Perdata

Abstract

The purpose of the research in this journal is to analyze the administrative aspects in handling and enforcing the Law in elections, with a focus on the role of Bawaslu as the implementer of the Enforcement of the Administrative Law. This study uses the Normative Juridical method, with a literature study approach, analyzing laws related to elections, election data, and previous studies. The results of the research in this journal also show that Bawaslu has a very important role in supervising and cracking down on violations during the implementation of the elections, including violations that have implications for civil lawsuits. However, there are several obstacles in the enforcement of Civil Law in the Election, such as lack of public awareness, limited Bawaslu resources, and a long legal process. This journal also recommends several steps to increase the effectiveness of handling and enforcing civil law in elections, such as increasing legal socialization, strengthening the capacity of Bawaslu, and awareness of the legal process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abhan, Pernyataan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (10/11/2018).

Abhan, konferensi pers, "Upaya Cepat Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu," 23 Desember 2017

Abdul Aziz, Bambang Eka Cahya Widodo, Kuskridho Ambardi, Sri Nuryanti, Syamsuddin

Abdul Mukri Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta, 2019), 6.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia," Jurnal Penelitian dan Pengembangan Warga, Vol. 1 No. 2, November 2024, diakses Oktober 2024.

Annisa, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu, UMSU, 2013

Alasman Mpesau, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan

Haris, dan Wirdyaningsih, Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia, (Jakarta, Bawaslu, 2019), 95.

Akhmad Hairil Anwar, Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu (Jakarta, 2019), 77-78.

Fritz Edward Siregar, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu (2021), 72.

Fritz Edward Siregar, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu (2021), 61.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 514

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Fajlurrahman Jurdi, hal. 172–173.

M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik,” Jurnal Konstitusi 11, no. 2 (Juni 2014): 394.

Maksimus Lefteuw, "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu," PATTIMURA Legal Journal 1, no. 2 (Agustus 2022): 84

Junaidi dan Azwar Subandi, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu” Jurnal Ulul Albab 23, no. 2 (Juli 2019): 112.

Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia,” ACLJ 2, no. 2 (2021): 75.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, "Kewenangan Bawaslu untuk Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu," Klinik Hukum online, 2023.

Sayap Bening Law Office, "Pelanggaran Administrasi Pemilu," 6 Juli 2021.

Mochi Dani Pratama Huzaini, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu," Hukum online, 8 Juli 2019.

Robi Ardianto, "Penegakan Hukum Pemilu," 28 Agustus 2023, Rumah Pemilu.

"Penegakan Hukum Pemilu," Rumah Pemilu, 16 Desember 2016.

"Pemilu Brasil dan Pengaruhnya" diterbitkan pada 29 Oktober 2022

The Federal Election Commission (FEC)

Election Commission of India (ECI)

Titi Anggraini, "Pakar Hukum Kepemiluan Ungkap 5 Pelanggaran yang Bisa Eliminasi Paslon di Pilpres," 30 Desember 2023.

Jhon Rico, konferensi pers, "Optimalisasi Peran Kejagung dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024," 30 Desember 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Julius. A. L. Turnip, S.H., M.H., selaku Anggota Bawaslu Kota Medan (Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum) pada 14 Juni 2023.

Dr. Reda Manthovani, wawancara dengan info publik, "Peran Jaksa Sangat Sentral dalam Penanganan Pidana Pemilu," 28 November 2023