Kajian Empiris Analisis Hambatan Dan Risiko Belanja Daerah Di Jawa Tengah

Ajeng Faizah Nijma Ilma; Agus Arifin; Pahrul Fauzi; Indrawan Firdauzi; Muhammad Farid Alfarisy

Authors

Ajeng Faizah Nijma Ilma, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Agus Arifin, IESP FEB Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, Indonesia
Pahrul Fauzi, IESP FEB Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, Indonesia
Indrawan Firdauzi, IESP FEB Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, Indonesia
Muhammad Farid Alfarisy, IESP FEB Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, Indonesia

Keywords:

belanja daerah, hambatan, resiko, alokasi, kinerja, keuangan daerah,

Abstract

Persoalan utama dalam kinerja keuangan di level pusat maupun daerah menjadi suatu hal krusial untuk terus dilakukan perbaikan. Salah satu solusi yang diajukan dalam perbaikan hal tersebut adalah melakukan perubahan budaya kerja di berbagai lembaga pengguna anggaran. Berbagai faktor yang menjadi tantangan sekaligus hambatan diantaranya adalah kurangnya koordinasi, tidak efisiennya birokrasi, kurang optimalnya pendapatan, persoalan terkait realisasi anggaran, serta terbatasnya infrastruktur penunjang. Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada dua tahun terakhir tentu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan di Indonesia baik di level nasional maupun daerah. Kebijakan refocusing dan realokasi menjadi kebijakan yang dilakukan guna menyelamatkan kondisi fiskal nasional dan daerah yang disaat bersamaan harus mampu menangangi kondisi kesehatan masyarkat akibat pandemi. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan dan risiko alokasi belanja daerah dan berbagai alternatif solusinya adalah pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam pengelolaan keuangan di level daerah selain inovasi pelayanan, peningkatan pengawasan juga menjadi hal penting dan perlu untuk terus diupayakan sebagai fungsi dari check & balance dalam pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu untuk menyeimbangkannya diperlukan fungsi-fungsi pengawasan yang tepat dan propossional. Peningkatan kapasitas SDM juga penting, terlebih guna mencapai cita-cita efisiensi dalam konteks reformasi birokrasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akhmad, A., Amir, A., Saleh, S., & Abidin, Z. (2022). Effectiveness of Regional Government Expenditure in Reducing Unemployment and Poverty Rate. European Journal of Development Studies, 2(4), 90–99. https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.4.129

Amusa, K., & Oyinlola, M. A. (2019). The effectiveness of government expenditure on economic growth in Botswana. African Journal of Economic and Management Studies, 10(3), 368–384. https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2018-0081

Ananda, C. F. (2022). Kualitas Belanja Pemerintah. https://feb.ub.ac.id/kualitas-belanja pemerintah.html

Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 20(2), 149–167. https://doi.org/10.31685 /kek.v20i2.186

Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Pengeluaran Negara. Indikator Keuangan. https://www.bps.go.id/indicator/13/1085/1/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan-.html

Basir, A. (2018). Inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi Kasus Saluran Komunikasi E-Budgeting Di Provinsi Sulawesi Selatan ) Innovation Financial Management Of Regional ( Case Study Ofcommunication Channels E-Budgeting In South Sulawesi Province ). Fiat Justisia: Jurnal of Law, 10(3).

Basri, Y. M. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 ( Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau ). Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 33–48.

Direktorat Penyusunan APBN. (2019). Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. (Direktorat Jenderal Anggaran (ed.)). Direktorat Jenderal Anggaran.

Enami, A., Lustig, N., & Taqdiri, A. (2019). Fiscal policy, inequality, and poverty in Iran: assessing the impact and effectiveness of taxes and transfers. Middle East Development Journal, 11(1),49–74. https://doi.org/10.1080/17938120.2019.1583510

Junita, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 04(02), 366–375. https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369

Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). an Analysis of Independency Ratio, Local Revenue Effectiveness Ratio, and Local Revenue Efficiency Ratio of the Budget Realization Report in Sukabumi Regency. Jurnal Sosial Humaniora, 7(2), 143.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues. The World Bank, 5430(September), 1–29.

Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan ( Fraud ) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(April).

Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018b). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Apbn ) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(1), 24–33.

López-Torres, L., & Prior, D. (2022). Long-term efficiency of public service provision in a context of budget restrictions. An application to the education sector. Socio-Economic Planning Sciences, 81, 100946. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100946

Lubis, B. (2019). Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 2(2), 129–138.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 22.

Mahsun, M. (2009). Model Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.

Mandl, U., Dierx, A., & Ilzkovitz, F. (2008). The effectiveness and efficiency of public spending. In Economic Papers EU. https://doi.org/10.2765/22776

Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 17(2), 23–32. https://doi.org/10.35794/jpekd.1024 9.17.2.2015

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.

Matteo, L. Di. (2013). Measuring Government in the Twenty-first Century: An International Overview of the Size and Efficiency of Public Spending.

Muhammad, S., Zulham, T., Sapha, D., Fitriyani, & Saputra, J. (2019). Investigating the public spending and economical growth on the poverty reduction in Indonesia. Industrial Engineering and Management Systems, 18(3), 495–500. https://doi.org/10.7232/iems.2019.18.3.495

Nanga, M. (2000). Mencermati Pergeseran dalam Paradigma Pembangunan. Jurnal Meditek, 8(2), 13.

Negara, P. K., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 19(1), 76–91. https://doi.org/10.18196/jai.190193

Saaty, T. L. (2002). Analytical Hierarchy Process (Edisi Terj). Bandung: Alfabeta.

Saputra, A. (2022). No Title. Jurnal Pemerintahan IPDN, 2(1).

Suhadi, I. W. (2022). No Title. Jurnal Pemerintahan IPDN, 3(1), 1–7.

Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., Ristyawati, A., Hukum, F., Semarang, U. N., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2).

Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. INDONESIAN TREASURY REVIEW, 3(1), 43–59.

Tobing, M. S. L., & Brodjonegoro, B. P. S. (2013). Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia Political Factors of Intergovernmental Transfers In Indonesia Pendahuluan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 13(2), 143–158.

Utama, Z. B., & Jakarta, U. N. (2015). Anomali Kebijakan Keuangan Negara dan Solusinya Melalui Perubahan Budaya Kerja di Lembaga Pengguna Anggaran. Integritas, 1(1), 137–157.