Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan

Priendly Anisa; Jadongan Sijabat; Magdalena Judika Br Siringoringo

Authors

Priendly Anisa Universitas HKBP Nommensen Medan
Jadongan Sijabat Universitas HKBP Nommensen Medan
Magdalena Judika Br Siringoringo Universitas HKBP Nommensen Medan

Keywords:

Accrual Based SAP PP No.71 of 2010, efforts and challenges

Abstract

The problem with the Medan City Government is obtaining a reasonable opinion with the exception of the North Sumatera Representative Audit Agency which is caused by a lack of compentent human resources in understanding accrual based SAP PP No.71 of 2010 in preparing Regional Government Financial Report (LKPD). This research aims to determine and analyze whether the implementation of accrual based SAP is in accordance with PP No.71 of 2010 and how efforts have been made to face the challenges of implementing Accrual Based SAP PP No.71 of 2010 to create a quality government system (good government). The type of research used is descriptive qualitative, by analyzing how Accrual Based SAP is implementing in presenting financial reports and how efforts are made to face the challenges of implementing Accrual Based SAP PP No.71 of 2010. The data obtained is primary data, obtained directly from the results of researchers interview with informants. The results of the research show that the Financial Reports of the Medan City Government have complied with the provisions stated in PP No.71 of 2010 and the Medan City Government is able to overcome challenges in implementing Accrual Based SAP and the efforts made can help improve the effectiveness of human resource performance in implementing Government Based Accounting Standards Accrual.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2015). Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia. 1–5.

Dora, S. (2014). ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL ( STUDI KASUS PADA BPKD KOTA MEDAN ) SKRIPSI, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan. 11.

Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Wahana, 22(1), 1–14. https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145

Jusmani, Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. Akuntansi Pemerintahan Https://Jurnal.Univpgri-Palembang.Ac.Id/Index.Php/Mediasi (Jusmani, Edduar Hendri, Tomi Bayu Kurniawan) ISSN, 4, 199–212.

Kusuma, R. S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Jurnal Kementrian Keuangan, 1, 127. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2182

Lamonisi, S. (2016). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. Jurnal EMBA, 223(1).

Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, 3(1).

Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 167. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2, 9–28.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. (2006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. 1, 1–5.

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September, 1–2.

Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi, 2013, 1–8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (2010). paragraph 14. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. Jurnal Ilmiah DInamika Sosial, 1, 213–214.

Ranuba, E. D. ., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA DPKPA MINAHASA SELATAN. Jurnal EMBA, 2(2), 3428–3435.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi, 2013, 1–8.

Safitri, A., Heriyanto, M., & Mariaty Ibrahim, D. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ), 15(2). https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/4762

Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan. Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 25(2), 145–160.

Sri Hartati, Edduar Hendri, E. L. (2010). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun. Jurnal Mediasi, 2, 167–185.