Peran Notaris Penerima Protokol Dalam Kelanjutan Praktik Kenotariatan: Pengelolaan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia
DOI:
https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5222Keywords:
Notaris Penerima Protokol, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Tanggung Jawab Notaris, Mekanisme Penyerahan ProtokolAbstract
This research examines the roles and responsibilities of recipient notaries in managing notarial protocols of deceased notaries. Notarial protocols are state archives that hold significant legal value and must be maintained even after the death of the protocol-holding notary. This study employs a normative legal research method with a library research approach. The research method focuses on analyzing library materials and legislation related to the role of recipient notaries and the procedures for transferring notarial protocols of deceased notaries. The research findings indicate that there are mechanisms regulated in the Notary Position Law regarding the procedures for transferring notarial protocols from deceased notaries to recipient notaries. This process involves active participation from heirs, the Regional Supervisory Council (MPD), and the recipient notary. The importance of the recipient notary's role is reflected in their responsibility to maintain the authenticity and security of documents within the notarial protocol, as well as to continue providing services related to these documents to members of the public who require them.
Downloads
References
Brinda Anitha & J. Andy (2017). Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Al-Qanum Jurnal Pemikiran dan PembaharuanHukum Islam.
Cahyowati, R.R. and Djumardin, D., (2017), Kewenangan Camat Dan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Setelah Berlakunya UUJN, NOTARIIL Jurnal Kenotariatan.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Surabaya: Refika Aditama, 2007).
Junaldi Ihsan.(2023). Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman, UNES Law Review
Komang Anggie Trisna Yunit.(2024).Pertanggungjawaban Majelis Notaris Pengawas Daerah Terhadap Kewenangan Mengambil Protokol Notaris Yang telah Meniggal Dunia. Jurnal Kertha Semaya.
M Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, (Yogyakarta:UII Pres, 2017).
Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A, (2020), Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia, Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam.
Rahman, Y. P., (2019), Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat, JCH (Jurnal Cendekia Hukum).
Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Winny Kartika Tantri, “Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai PPAT”, Jurnal Notary Indonesian.
Yenny R Rahayu,Dominikus Rato & Y.A Triana Ohoiwutun.(2023). Tanggung jawab pemegang protokol notaris terhadap gugatan pemalsuan akta otentik. Unes Law Review
Yofi Permana. R., “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No 1,September 2019.
Zalfa Ayu Pramesta.(2024).Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Notaris di Kabupaten Sleman.Jurnal ilmu hukum dan tata negara.
Zarfinal dan Desmal Fajri.(2021).Kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam pemeriksaan protokol notaris. Jurnal Jurisprudentia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Viona Pratiwi Sitorus viona, Janpatar Simamora

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Most read articles by the same author(s)
- Canryfay Lumban Gaol, Janpatar Simamora, Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara , Jurnal Media Informatika: Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April 2025
- Elsita Lumban Gaol Elsita, Janpatar Simamora, Tinjauan Yuridis Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun , Jurnal Media Informatika: Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April 2025
- Rahel Hutauruk, Janpatar Simamora, Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Permasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara , Jurnal Media Informatika: Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April 2025
- Marsel Agustino Saragih Marsel, Janpatar Simamora, Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur , Jurnal Media Informatika: Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April 2025
- Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora, Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai) , Jurnal Media Informatika: Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April 2025
- Riris Simatupang, Janpatar Simamora, Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara , Jurnal Media Informatika: Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April 2025