Tinjauan Yuridis Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun

Abstract

Indonesia,  sebagai  negara  berkembang,  menghadapi  tantangan  besar  dalam  menyeimbangkan  pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Sejarah pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa fase industrialisasi sering mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Dalam konteks  ini,  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  60  Tahun  2023  tentang  Strategi  Nasional  Bisnis  dan  Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep  perlindungan  dan  pemberdayaan  masyarakat  hukum  adat  dalam  praktik  bisnis  serta  urgensinya berdasarkan   perspektif   Perpres   tersebut.    Perpres  Nomor  60  Tahun  2023 berupaya mengatasi masalah ini dengan mendorong harmonisasi regulasi, penyusunan kebijakan perlindungan HAM  dalam  bisnis,  serta  peningkatan  akses  informasi  dan  pemulihan  hak  bagi  korban  pelanggaran  HAM. Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  dalam  memahami  pentingnya  integrasi  prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan bisnis dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk  lebih  menghormati  dan  melindungi  masyarakat  hukum  adat,  sesuai  dengan  Perpres  Nomor  60  Tahun 2023.