Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)

Selvia Natalia Berutu; Janpatar  Simamora

doi:10.55338/jumin.v7i1.5388

Authors

Selvia Natalia Berutu Universitas HKBP Nommensen Medan
Janpatar Simamora Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

https://doi.org/10.55338/jumin.v7i1.5388

Keywords:

Peranan Jaksa, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

The crime of corruption is a crime that can touch various human rights interests, state ideology, the economy, state finances, national morals which is a factor in community poverty, inadequate infrastructure, making the economy difficult and the exploitation of resources which does not result in benefits for public benefit. The purpose of this writing is to examine the role of prosecutors in handling corruption cases. This writing uses a normative method with a statutory approach and applies legal principles in the applicable laws and regulations to the problems that occur. The results of the discussion on this issue show that the Prosecutor's Office is one of the institutions that is capable of carrying out inquiries, investigations and prosecutions in cases of criminal acts of corruption so that this authority must be maintained and provided with good facilities. Matters that fall under the authority of prosecutors are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 16 of 2016 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adami Chazawi, Kemahiran Praktek Hukum Pidana, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 151.

Adami, Chazawi, op cit, hlm 152.

Imman Yusuf Sitinjak. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek, 3(3), 99.

KUHAP Loc. Cit. Pasal 30 ayat 1 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Marwan Effendy, “Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 16.

Moh. Andika Surya Lebang, & Rendi Kastra. (2021). Perbandingan Antara Peran Jaksa Di Indonesia Dengan Peran Jaksa Di Daearah Administrasi Khusus Macao Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Cahaya Keadilan, 9(2), 1–2.

Nafiatul Munawaroh, S. M. (20244, Juli 29). https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/. Diambil kembali dari Apa Perbedaan Alat Bukti Dan Barang Bukti.

Naomi Artadinata, Sahuri L “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis”, PAMPAS: Journal Of Criminal, 4, 3 (2023), hlm. 312

Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Jakarta : Grasindo, 1995, hlm. 93.

Prof.Dr. Widyo Pramono, SH.M.Hum, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah persfektif Jaksa & Guru Besar, (Jakarta: Buku Kompas,2016) hal.6.

Prof.Dr. Widyo Pramono, SH.M.Hum, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah persfektif Jaksa & Guru Besar, (Jakarta: Buku Kompas,2016) hal. 19

Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 628-647.

Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktik Peradilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menjadi dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen keempat), yang berbunyi :“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara CITATION neg l 1057 (negara indonesia adalah negara hukum)