Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
DOI:
https://doi.org/10.55338/jumin.v7i1.5397Keywords:
Efektivitas, pelayanan, penanganan dugaan pelanggaran HAMAbstract
The Republic of Indonesia recognizes and upholds human rights and basic human obligations. Rights that are inherent and cannot be separated from humans. It must be protected, respected and upheld for the sake of increasing human dignity, welfare, happiness, intelligence and justice. For this reason, the researcher raised the title Effectiveness of Handling Alleged Human Rights Violations at the Office of the Ministry of Law and Human Rights in North Sumatra. Handling of alleged human rights violations is carried out for every act carried out by a person or group, whether intentionally or unintentionally or by negligence which is unlawful. With the increasing number of alleged human rights violations, the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights provides policies related to public services in order to provide needs in accordance with statutory regulations for every citizen. The Sumatra Utara Regional Ministry of Law and Human Rights Office provides quality operational and handling services.
Downloads
References
Agustiani, A. (2022). Analisis tentang Efektivitas Predikat Wilayah Bebas Korupsi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nusa Tenggara Barat [Universitas Muhammadiyah Mataram]. https://repository.ummat.ac.id/4482/
Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128-145
https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/kanwil kemenkumhamsumutlaksanakan-rapat-penyusunan-rekomendasi-penanganandugaanpelanggaran-ham.
https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/184/84/976.
Diana hertatati. (2024) Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Volume 5. No. 2. hlm 469-479.
Duncan (Strees, 1985) yang dikutip oleh (Putri & Prathama, 2022) yang menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur melalui tiga focus.
Mutaqin, Z., & Sumiati, M. (2019). Pelaksanaanstandar Operasional Prosedur Dalam Meningkatkan Pelayanan Rawat Jalan Pada Puskesmas Klangenan Kabupaten Cirebon. CENDEKIA Jaya, 1(1), 111–132. https://doi.org/10.47685/cendekiajaya.v1i1.13.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 23, 1 (2022).
Prinst Darwan S.H, 2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia.
Soewarno Handayaningrat, 1990, hal 15. Menurut Sondang P. Siagian (1997:151) dalam (Nur’aini, 2021) pengertian Efektivitas Pelayanan Publik berarti penyelesaian pekerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25, 25 1 (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28077/UU Nomor 25 Tahun 2009.pdf.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39, 1 (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Riris Simatupang Riris, Janpatar Simamora

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Most read articles by the same author(s)
- Canryfay Lumban Gaol, Janpatar Simamora, Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara , Jurnal Media Informatika: Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April IN PRESS
- Viona Pratiwi Sitorus viona, Janpatar Simamora, PERAN NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM KELANJUTAN PRAKTIK KENOTARIATAN: PENGELOLAAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA , Jurnal Media Informatika: Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April IN PRESS
- Elsita Lumban Gaol Elsita, Janpatar Simamora, TINJAUAN YURIDIS STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 60 TAHUN , Jurnal Media Informatika: Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April IN PRESS
- Rahel Hutauruk Rahel, Janpatar Simamora, PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PERMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA , Jurnal Media Informatika: Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April IN PRESS
- Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora, Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai) , Jurnal Media Informatika: Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Media Informatika Edisi Januari - April IN PRESS