Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Authors

  • Boni Halomoan Romualdo Siregar Universitas HKBP Nommensen Medan
  • Debora Debora Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

https://doi.org/10.55338/jumin.v7i1.5406

Keywords:

Pengadilan, Hukum Pidana, Digitalisasi, Reformasi Peradilan, Efisiensi

Abstract

The court is a core institution in the criminal justice system that is tasked with enforcing the law and providing justice to the community. However, various obstacles such as the slow legal process, the integrity of the apparatus, and limited accessibility are still obstacles. This research aims to analyze the challenges faced by courts in criminal law enforcement in Indonesia, as well as offer strategic solutions through reform, digitalization, and institutional capacity building. The approach used is a normative legal method with the support of secondary data from legal literature and case studies. This article provides practical recommendations to improve the efficiency and credibility of the judiciary.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aditya, Fajar. "Efisiensi Sistem Peradilan Pidana di Era Digital." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 7, no. 2 (2022): 123–145.

Dewi, Maria Lestari. "Analisis Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana." Jurnal Hukum dan Masyarakat 5, no. 1 (2021): 67–89.

Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Kurniawan, Agus. "Korupsi di Lingkungan Peradilan: Tantangan dan Solusi." Jurnal Integritas dan Etika Hukum 10, no. 3 (2020): 187–205.

Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Putra, Rizki. "Peran e-Court dalam Efisiensi Penyelesaian Perkara Pidana." Jurnal Teknologi Hukum 9, no. 4 (2023): 299–321.

Sari, Indah Permata. "Reformasi Sistem Hukum di Indonesia: Perspektif Struktural." Jurnal Hukum Progresif 6, no. 1 (2021): 45–65.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Downloads

Published

2025-01-31

How to Cite

Romualdo Siregar, B. H. ., & Debora, D. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Media Informatika, 7(1), 334-339. https://doi.org/10.55338/jumin.v7i1.5406